Upaya Berikan Kepastian Penguasaan Atas Tanah Melalui Reforma Agraria

oleh -141 views

Seputarmuria.com, PATI – Badan Pertanahan Negara (BPN) Pati menggelar Rapat Koordinasi Gugus Tugas Reforma Agrarian di Hotel New Merdeka Pati, Rabu (22/5/2024). Rapat tersebut mengkaji berhektare-hektare lahan di kawasan tanah timbul serta kawasan hutan yang tersebar di tiga desa di Kabupaten Pati sebagai dikaji sebagai Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).

Pada kesempatan itu, Kepala BPN Pati Jaka Pramono mengatakan, reformasi agraria itu untuk menata aset dan akses, serta memberikan kepastian hak kepada penguasaan.

Untuk kepastian hak tersebut, sepenuhnya mengacu regulasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

“Dalam hal penataan aset, banyak penguasaan tanah yang dimiliki masyarakat tapi kepastian haknya belum terwujud. Oleh karena itu, sebelum diberikan hak penguasaan tanah-tanah itu, harus ada penegasan, dan rekomendasi agraria,” ujarnya.

Menurut Jaka, penguasan tanah oleh masyarakat terjadi sejak lama. Terdapat tiga desa yang dikaji, ialah Desa Sumbermulyo, Kecamatan Tlogowungu, di mana terdapat ratusan bidang tanah kawasan hutan dalam penguasaan masyarakat.

Kemudian Desa Dororejo Kecamatan Tayu dan Desa Bakalan Kecamatan Dukuhseti yang di dalamnya terdapat kawasan tanah timbul yang dikuasai dan dikelola masyarakat.

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pati, Jaka Pramono, mengatakan bahwa fokus GTRA Kabupaten Pati memang di tiga desa tersebut.

“Pertama di kawasan hutan di Dukuh Jatiurip, Desa Sumbermulyo, Kecamatan Tlogowungu. Di sana ada kurang lebih 540-an bidang dikuasai oleh masyarakat yang sejak sebelum kemerdekaan sudah bermukim di situ,” kata dia.

Karena statusnya masuk kawasan hutan, kata Jaka, lahan yang dikuasai masyarakat tersebut belum bisa dilegalisasi asetnya lewat sertifikat tanah.

“Begitu juga tanah-tanah timbul di Desa Bakalan dan Dororejo. Berawal dari terjadinya endapan di situ, kemudian ada penguasaan, masyarakat pun mengelolanya. Tetapi karena statusnya, Letter C juga belum ada pada waktu itu, maka butuh penegasan. Hadirlah negara untuk memberi penegasan itu,” papar dia.

Untuk diketahui, tanah timbul merupakan daratan yang terbentuk secara alami maupun buatan karena proses pengendapan di sungai, danau, pantai, atau pulau timbul.

Tanah timbul dikuasai oleh negara. Namun tanah timbul dengan luasan paling luas 100 meter persegi merupakan milik dari pemilik tanah yang berbatasan langsung dengan tanah timbul dimaksud.

Sementara, Pj Bupati Pati Henggar Budi Anggoro yang hadir dalam kegiatan tersebut berharap reforma agraria mampu memetakan dan menyelesaikan permasalahan penguasaan tanah. Baik penguasaan tanah oleh masyarakat di kawasan hutan maupun di kawasan tanah timbul.

“Harapannya bisa terselesaikan oleh Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA). Jangan sampai muncul permasalahan lagi,” pungkasnya. (Er)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *