Suarakan Persentase BPHTB di Pati Diturunkan

oleh -256 views

Seputarmuria.com, PATI –  Puluhan masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Jalan Lurus (GJL) melakukan aksi menyuarakan aspirasi di depan kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) kabupaten Pati (12/9/2019).

Pada aksinya tersebut, Ketua GJL Riyanta mengatakan bahwa tujuan aksi yang dilakukan pihaknya, karena mereka menuntut untuk menegakkan hukum. Yakni, terkait Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

“Hal itu sudah diatur dalam UU No.28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah karena nilai pengenakannya lebih tinggi dari yang di upload PPAT”, ujarnya usai aksi unjuk rasa.

Riyanta menyebut, pada pasal 87, pengenaannya didasarkan pada nilai transaksi, akan tetapi yang terjadi yakni menggunakan kewenangan subjektif untuk menentukan harga yang kurang sesuai dengan transaksi.

“Kita tahu dalam KUH perdata sudah diatur, apa yang namanya jual beli. Itu sudah ada asas-asasnya, dimana kesepakatan harga dari berbagai pihak.

Kemudian, lanjut dia, akan dilakukan jual beli di PPAT tetapi tidak bisa berjalan karena sistem di undang-undang 28 bahwa sebelum pajak itu dibayarkan, PPAT tidak bolek menandatangani akta. Ini persoalan sistem yang pihaknya ingin meluruskan bersama.

“Oleh karena itu, tuntutan kami hanya satu, tegakkan hukum. Jadi kalau transaksi jual beli, yang harus di sepakati oleh penjual dan pembeli,” pungkasnya. (Er)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *