Soal Surat Pemberitahuan Penertiban Aktivitas di Pelabuhan, DPRD Rembang Minta Pihak Pemanfaat Lahan untuk Lengkapi Berkas Legalnya

oleh

Seputarmuria.com, REMBANG – Surat pemberitahuan penertiban dari Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) Kelas III Rembang kepada perusahaan yang memanfaatkan lahan di pelabuhan Sluke beberapa waktu lalu kini masih menjadi perbincangan.

Bahkan pihak perusahaan itu mendapatkan dorongan untuk melengkapi kelengkapan berkas legalnya demi ketertiban administrasi maupun aktivitas selanjutnya.

Di mana surat itu dilayangkan untuk penertiban aktivitas oleh beberapa perusahaan yang dinilai ilegal di Pelabuhan Rembang Terminal Sluke (PRTS) di dermaga 2 dan 3 mendapat tanggapan dari DPRD Rembang

Tanggapan itu diutarakan oleh Anggota DPRD dari Partai Gerindra Pujianto yang bertugas di Komisi III.

“Komentar saya selaku wakil Ketua Komisi III DPRD Rembang yang kebetulan bermitra dengan Dinas Perhubungan sangat mengapresiasi kepada Pemkab Rembang, dan Kemenhub yang secara tegas untuk melakukan penertiban demaga 2 dan 3 di Pelabuhan Tanjung Bonang atau Sluke,”katanya melalui pesan WhatsApp, Jumat (16/10/2020).

Dalam kegiatan yang dianggap ilegal di pelabuhan itu, ia pun berpendapat bahwa kerja yang dilakukan oleh pihak terkait bukanlah penutupan.

“Bahasa saya adalah Penertiban. Bukan Penutupan. Kalau ditutup, seakan-akan telah ditutup selamanya,”paparnya.

Tak hanya itu, ia pun memberikan apresiasi positif kepada Pemkab Rembang atau instansi lainnya yang telah berusaha untuk melakukan penertiban itu.

“Tindakan ini sangatlah tepat, karena kita dan seluruh masyarakat Rembang menghendaki Pelabuhan bisa berdiri sesuai dengan standart nasional,”ucapnya.

“Kondisi saat ini Pelabuhan masih jauh dari kelayakan serta legalitas bagi Perusahaan yang melakukan kegiatan operasional atau kegiatan pengelolaan belum ada. Sehingga perlu ditertibkan.
Untuk itu kami meminta para pihak yg melakukan aktivitas di pelabuhan bisa segera melengkapi dokumen atau ijin dalam pengelolaan lahan bisa melakukan konsesi atau bisa juga bekerjasama dengan BUP sesuai dengan UU Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, PP Nonor 61 tahun 2009 tentang kepelabuhanan dan perundang-undangan lainya,”urainya.

Sementara itu, Pujianto pun menyarankan bagi oknum atau pihak-pihak ataupun perusahaan yang memanfaatkan lahan pelahuhan selama bertahun-tahun itu bisa segera mengurus kelengkapannya.

“Silahkan proses diurus, dilengkapi semua dokumen yang diperlukan agar aktivitasnya juga legal dan kami berharap Pelabuhan di Rembang ini bisa berkembang seperti Pelabuhan lain, sehingga bisa memperlancar ekonomi dan memajukan Kabupaten Rembang,”ujarnya.

“Seperti kita ketahui bersama bahwa Pelabuhan Tanjung Bonang sudah dibuat sejak 2009 yang lalu, tapi sudah lebih dari 10 tahun Pemkab Rembang belum pernah merasakan Deviden dari kerjasama pemanfaatan lahan dari perusahaaan yang beroperasi dan mengelola lahan tersebut. Padahal aktivitas di situ sangat luar biasa setiap harinya. Dan semoga dengan ditertibkanya 2 dermaga tersebut bisa mengurai benang ruwet yang ada di pelabuhan sehingga Pelabuhan bisa menjadi legal,”tegasnya. (Ed)

Point of Sales Lengkap
Catatan pembayaran Anda berantakan?
Aplikasi kasir Boskasir menyederhanakan proses penjualan usaha Anda dan mengelola transaksi lebih efisien.

All Device All Platform
Spesifikasi apa saja yang dibutuhkan ?
Minimal RAM 4GB, Spesifikasi lainnya bebas. Support semua OS : Windows, Linux, Android, IOS, Mac OS, Dll. Support Semua Device : PC, Laptop, HP, Tab, Dll.

Kami juga menyediakan jasa input data barang, sangat memudahkan owner bisnis. KLIK www.boskasir.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *