Sinergitas Pemkab dan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kelola Keuangan Publik

oleh -139 views

Seputarmuria.com, PATI – Bupati Pati Haryanto, Sekretaris Daerah Suharyono, Kepala Bappeda, Kepala Dispermades, dan Kepala BPKAD menandatangani nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) bersama Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah Sulaimansyah, Senin (7/10/2019).

Nota kesepahaman yang seremoni penandatanganannya dilakukan di Ruang Pragolo Sekretariat Daerah Kabupaten Pati tersebut terkait kerjasama dalam hal keuangan publik.

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah Sulaimansyah mengatakan, Pemkab Pati merupakan pemerintah daerah pertama di Jawa Tengah yang menandatangani MoU dan perjanjian kerjasama ini.

Adapun objek dalam nota kesepahaman ini di antaranya ialah pertukaran data dan informasi terkait keuangan publik.

“Yang mana data menjadi hal yang sangat penting. Sebab dari data tersebut kemudian dapat melakukan langkah – langkah kedepan”, ujarnya.

Kemudian, lanjut ia adalah tentang akuntabilitas itu sendiri, yang mana kemudian mempunyai tujuan percepatan untuk mengurangi tingkat kemiskinan baik di daerah maupun di Jawa Tengah.

Yaitu melalui pemberian kredit usaha rakyat dan ultra mikro”, urainya.

Sementara itu, Bupati Haryanto menyebut, nota kesepahaman ini ditandatangani dalam rangka mempermudah kerjasama antara pemerintah daerah dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan.

“Tentunya kerjasama ini tidak hanya bersifat seremonial saat ini saja. Melainkan nanti ada tindak lanjut terhadap kegiatan-kegiatan yang dikerjasamakan. Sehingga kita harapkan ke depan pengelolaan keuangan semakin baik. Dan yang kita harapkan tidak terjadi penyimpangan,” tuturnya.

Haryanto menegaskan, selama ini pihaknya sudah banyak membenahi aliran pengelolaan keuangan, baik itu terkait data, penerimaan, maupun pengeluaran. Sistem pengelolaan keuangan Pemkab Pati, lanjutnya, senantiasa dibenahi. Harapannya agar tidak terjadi kebocoran maupun penyimpangan anggaran.

Untuk diketahui bahwa penandatanganan nota kesepahaman dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan diharapkan dapat menjadikan pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih baik lagi.

“Dengan kesepahaman terkait pengawasan, tukar data, dan lain-lain, mudah-mudahan tahun-tahun mendatang lebih baik. Dan pengelolaan keuangan bisa terpantau dengan lebih baik,” pungkasnya. (Er)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *