Sikapi Pilkades Sendangmulyo, Sekda Rembang Subakti : Lanjutkan ke PTUN

oleh -486 views

Seputarmuria.com, REMBANG – Setelah menggelar aksi di wilayah Sluke pada Jumat (8/11/2019) lalu terkait ketidak puasan hasil Pilkades di Sendangmulyo Kecamatan Sluke, kini pihak warga dari pendukung salah satu calon Kades menemui pejabat Rembang.

Namun setelah digelar mediasi, Sekretaris Daerah Subakti mempersilahkan para calon kepala desa maupun pendukung calon yang tidak puas terhadap hasil Pilkades pada Rabu (6/11/2019) beberapa lalu di Sendangmulyo Kecamatan Sluke untuk menempuh jalur sidang.

Jalur sidang itu yakni melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Hal itu disampaikan Bakti saat menggelar rapat atau mediasi antara calon kepala desa terpilih dan calon lainnya di ruang rapat bupati, Selasa (12/11/2019) siang. 

Dalam rapat atau mediasi yang membahas terkait dugaan ada tiga warga yang sudah pindah dari Sendangmulyo bisa ikut mencoblos di desa tersebut itu juga turut dihadiri panitia tingkat desa, panita tingkat kecamatan, ketiga calon kepala desa maupun tim suksesnya.

Camat Sluke selaku panitia tingkat Kecamatan Hariyadi intinya menyampaikan bahwa saat penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS), saat itu tak ada protes maupun koreksi dari masyarakat.

“Saat DPS sudah ditempel, dipajang di tempat yang setrategis supaya bisa dibaca dan lihat masyarakat, dan DPS tak ada protes. Kemudian, di sepanjang pemungutan dan perhitungan suara pun tak ada persoalan. Namun setelah itu setelah ditetapkan calon terpilih  baru ada persoalan sedikit,”kata dia. 

Sementara itu, Kapolsek Sluke AKP Sunandar mengutarakan pihaknya menambahkan statemen saat rapat mediasi ini supaya sedikit memberikan beberapa manfaat dan bisa dimengerti oleh masyarakat.

“Saya menambahi beberapa statemen supaya biar ada manfaat. Saat proses Pilkades di Sendangmulyo, sepanjang pemantauan (aparat), sudah berjalan terbuka transparan dan demokratis sampai menjelang perhitungan. Sebab saat itu kita terfokus pada Desa Manggar, sebab terpredriksi bisa menyerap tenaga dan fikiran. Namun setelah penetapan selesai beberapa waktu kemudian kami tak mendengar berita apapun jam 02.00 WIB. Namun setelah itu dapat berita ada warga masyarakat yang datang ke Sluke dengan tidak mewakili calon. Mereka yang menjadi persoalan yakni soal adanya dugaan adanya masyarakat yang pindah tempat yang masih mencoblos di desa Sendangmulyo,”paparnya.

Panitia Pilkades Sendangmulyo Sutiyono menjabarkan jika pihaknya sudah melangkah sesuai dengan aturan yang ada. Baik itu memperoleh DPS dari data pemilihan legislatif dan pemilihan presiden tahun 2019 lalu.

“Kami memang mengambil atau membuat DPS atas dasar dari data Pileg dan Pilpres 2019. Setelah itu, kami koreksi karena di sana ada 8 TPS,”kata dia saat rapat mediasi.

Kemudian saat Pilkades ini pihak panitia dan jajarannya mengubah menjadi tiga wilayah sesuai dengan kondisi Sendangmulyo.

“Kami ubah menajdi 3 wilayah sesuai wilayah di Sendnagmulyo. Setelah itu juga kami tambah daftar pemilih pemula kemudian kita tetapkan jadi DPS dan kita umumkan kembali,”urainya.

“Sepanjang perjalanan pengumuman DPS itu tak ada masukan dari pihak manapun. Kemudian DPS kita tetapkan ke DPT. Sehingga  kami lakukan menetapkan sebagai DPT Dengan jumlah 1.713 jiwa,”rincinya.

Tak sampai di situ saja, pihak panitia juga mengklaim jika data pemilih itu sudah diberikan kepada masing masing calon untuk bisa dibuat pegangan

“Calon sudah kita berikan DPT itu. Sepanjang sampai dengan pelaksaanaan pilkades pada 6 November 2019, DPT tak ada masalah,”ucap dia.

Kemudian ia juga menceritakan jika sebelum pemungutan suara, panitia membagikan undangan kepada masyarakat tanpa kecuali. Hal itu dilakukan demi menjaga rasa keadilan bagi masyarakat dan para calon.

“Undangan dibagikan kepada masyarakat semua. Dan iti demi keadilan sebagai panitia kepada masyarakat dan calon. Namun setelah kita cek, maka yang warga yang sudah pindah itu kita imbau untuk tidak memilih. Baik itu kepada saudaranya maupun keluarganya. Selain itu, panitia lainnya juga kita imbau untuk berhati-hati mendata saat mendaftar. Sehingga dengan kehati-hatian itulah kita memang agak sedikit lama saat pemungutan suara. Saya selaku panitia pegang tuguh Perbup No. 35 Tahun 2016 pasal 9 bahwasanya yang berhak memilih adalah warga desa itu”tegasnya. 

“Setelah penghitungan selesai, hasil itu kita serahkan ke BPD untuk diumumkan hasil suara masing masing calon. Sebab saya laporannya harus ke BPD. Dan BPD pun sudan mengumumkannya,”tambah dia. 

Kabag Ops Polres Rembang Kompol Johan Setiajid yang ikut rapat mediasi di ruang rapat bupati pun ikut meberikan tanggapan.

“Yang pertama, untuk mekanisme pungutan suara, sesuai dengan fakta, baik dimediasi kecamatan, sudah dijelaskan pihak kecamatan, ini tingkat kabupaten juga sudan. Dan itu sudah sesuai koridor hukum. Ini sudah sesuai dari aturan perbup, manakala ada pihak belum menerima, maka bisa menggunakan jalur hukum. Pada prinsipnya yakni baik itu timses, calon, ayo sama sama Jogo Rembang,”paparnya.

Sekda Rembang Subakti memberikan statemen jika ada salah satu pihak yang tak puas dengan Pilkades lantaran ada dugaan orang luar mencoblos di Sendangmulyo atau mengenai DPT, maka bisa melanjutkan ke PTUN.

“Jantan ramai-ramai di desa. Maka monggo saja lanjutkan ke PTUN. Dan nantinya sidanglah yang akan memutuskan itu,”pungkasnya. 

Seperti diberitakan sebelumnya, pihak warga yang ikut mediasi tersebut menduga jika ada tiga warga Sendangmulyo ikut mencoblos di desa tersebut. Masing masing yakni dari Sumur Tawang Kecamatan Kragan atas nama Wakhid, sedangkan yang dari Bianangun Lasem yakni Mochtar dan Muhammad Muadzim.

Sementara itu di Desa Sendangmulyo terdapat 3 calon kades. Ketiga calon itu masing- masing yakni Calon Kades Asmuni no  2  mendapatkan 605 suara. Lalu Calon Kades No 1 Kusaeri mendapatkan 602 suara dan Calon Kades no 3 nama Sakroni mendapatkan 257 suara. (Ed)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *