Sidang Lanjutan Kasus PTSL, Biaya Bukan Inisiatif dari Terdakwa

oleh -4 views

Seputarmuria.com, PATI – Sidang lanjutan kasus Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) kembali dilaksanakan di Pengadilan Negeri (PN) kemarin. Pembelaan para terdakwa Subronto, M. Ghofur, dan Muhlisin itu dibacakan penasihat hukum (PH). Salah satu pembelaan, sisa biaya PTSL telah dibagikan rata kepada panitia hingga ketua RT yang telah bersama-sama membantu mengurus sertifikat. 

Sidang yang dimulai kemarin sekitar pukul 11.30 di PN Pati dibatasi karena pencegahan perkembangan Covid-19. Sehingga masyarakat yang hadir hanya terbatas. Mereka terlebih dahulu dicek suhu badan dan menggunakan hand santizer. Sidang dengan agenda pledoi itu dihadiri hakim PN Pati yang diketuai Diah Retno Yuliarti dan dua hakim anggota Herry Setyobudi serta Agung Iriawan. Selain itu hadir Jaksa Penuntut Umum (JPU) Eko Yulianto mendengarkan pledoi yang dibacakan oleh PH para terdakwa.

PH terdakwa yang diketuai RM Armaya Mangkunegara didamingi dua penasihat hukum lainnya menjelaskan, telah menyampaikan beberapa poin pembelaan para terdakwa di hadapan hakim dan JPU. Pembelaan itu merupakan hasil rangkuman dari fakta-fakta persidangan yang berlangsung hingga kemarin dan dasar hukum PTSL.

Ia menyebut, biaya PTSL bukan inisiatif dari para terdakwa. Melainkan hasil dari rapat panjang antara panitia dan perwakilan RT di Desa Alasdowo Pati. Dari hasil rapat ada yang mengusulkan biaya bervariasi. Hingga akhirnya diputuskan Rp 600 ribu setiap pemohon. Biaya itu acuan dari desa-desa di Pati yang sebelumnya mendapatkan program PTSL. 

 “Dari jalannya persidangan, beberapa saksi dari Desa Alasdowo telah didatangkan. Sebagian besar warga merasa tidak ada yang dirugikan. Bahkan warga ikhlas tidak meminta apabila ada sisa biaya PTSL. Sebab, program itu sangat membantu. Saat ini warga juga sudah mendapatkan sertifikat tanah. Selama persidangan warga memberikan support kepada terdakwa,” jelasnya. 

Tak hanya di persidangan, semua warga Desa Alasdowo tidak mempermasalahkan biaya PTSL. Kecuali pelapor kasus PTSL Ahad Fadoli yang justru melaporkan. Padahal yang bersangkutan belum membayar lunas.

Ia menambahkan, kedudukan terdakwa sebagai panitia PTSL juga tidak jelas. Sebab terdakwa tidak secara langsung berhubungan dengan masyarakat. Sebaliknya yang berhubungan dengan masyarakat langsung yakni masing-masing ketua RT. Bahkan biaya PTSL selain untuk biaya kepengurusan juga sisanya telah dibagi-bagikan rata ke panitia hingga ketua RT. 

Pada pembacaan pledoi, ia juga menguraikan dasar hukum PTSL sesuai instruksi presiden, peratuan menteri, SKB tiga menteri, dan surat edaran bupati Pati. Pada SKB tiga menteri, dapat dilihat bahwa apabila biaya PTSL belum dianggarkan dalam APBD, maka biaya-biaya di dalamnya dibebankan kepada pemohon. 

“Jangan hanya mengacu pada aturan Rp 150 ribu dan selebihnya tidak boleh bayar. Sekarang yang logis saja. Desa Alasdowo itu di utara Pati sangat jauh dari kota. Berapa transport yang dihabiskan, berbulan-bulan petugas mondar-mandir untuk mengurus sertifikat. Belum biaya seperti materai, biaya patok, dan lainnya. Ini dapat dijadikan pertimbangan,” paparnya.

Aryama berharap uraian pledoi yang dibacakan dapat meringankan hukuman para terdakwa. Jika bisa, terdakwa dapat dibebaskan. Meski demikian, dia mempercayakan sepenuhnya proses di PN Pati. Apabila PN menganggap ada kesalahan personal karena delik penggelapan, para terdakwa siap menganggung konsekuensinya. 

Sebelumnya, JPU Eko telah menuntut para terdakwa dengan tuntutan berbeda-beda. Terdakwa 1 Subronto dan terdakwa II M.Ghofur dituntut delapan bulan penjara dan terdakwa III Muhlisin dituntut enam bulan penjara. JPU menuntut para terdakwa bersalah sebagai orang yang melakukan, yang menyuruhlakukan, atau turut serta melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur da diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat 1 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif kedua penuntut umum. (Er)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *