Resahkan Ormas, Bupati Ingin Tuntaskan Perda Karaoke Ilegal

oleh -220 views

Bupati Pati bersama Wakil Bupati Pati, Forkopimda dan sejumlah unsur usai menghadiri jamuan coffee morning di Mapolres Pati, Senin (30/12/2019).

Seputarmuria.com, PATI – Organisasi kemasyarakatan (Ormas) berharap pemerintah bersama dengan aparat penegak hukum dapat mengatasi keberadaan tempat hiburan karaoke. 

Hal ini lantaran, masih terdapat tempat karaoke yang selama ini beroperasi di Kabupaten Pati dan dipastikan belum berizin kecuali fasilitas di hotel-hotel berbintang.

Dengan itu, sejumlah Ormas pun mengaku resah dengan kegiatan tempat-tempat hiburan malam karaoke yang buka secara kucing-kucingan dengan aparat itu.

Rois Syuriah PC NU Kabupaten Pati KH Aniq Muhammadun berharap aparat penegak hukum bersama pemerintah dapat mengatasi keberadaan karaoke di Pati. Sebab, pihaknya sudah melakukan audensi sebanyak empat kali akan tetapi dinilainya belum ada tindakan yang berarti sehingga ormas-ormas itu merasa terlecehkan.

“Mungkin itu harapan yang kesekian kalinya untuk permasalahan ini bisa tuntas. Bahwa benar Kapolres ini memiliki integritas yang bagus, dan sangat saya harapkan,” Jelas Rois Syuriah PC NU usai mengikuti coffe morning di Mapolres Pati, Senin (30/12/).  

Sementara itu, menanggapi hal tersebut, Bupati Pati Haryanto mengatakan, permasalahan karaoke merupakan persoalan lama. Pihaknya ingin menuntaskan Perda Kabupaten Pati nomor 8 tahun 2013, hanya saja karena terkendala dampak sosial dan akhirnya sempat tertunda.

“Kita tidak melarang keberadaan karaoke. hanya keberadaannya harus sesuai perda yang ada harus di taati. Selama ini kita sudah tidak memberikan izin,” tegasnya.

Bahkan selama ini, Bupati menyebut tidak ada karaoke menggunakan kedok hotel. Jika pun ada yang seolah-olah hotel tapi ternyata tempat karaoke, itu perijinannya akan ditolak.

“Sementara ini ada satu, itu penginapan bukan hotel. Haapan saya yang berkewenangan jangan mudah memberi label bintang pada hotel, sehingga itu hanya kedok, tapi dalamnya ternyata karaoke,” imbuhnya.

Bupati menyebut, nantinya, dari Satpol PP akan berkoordinasi dan bersinergi dengan berbagai pihak secara bersama guna merespon keluhan ormas.

“Kalau di hotel itu memang fasilitas. Bukan murni karaoke. Yang masih operasi itu tidak bayar pajak karena memang tidak ada ijin. Sedangkan pemandu karaokenya itu 97 persen warga luar kabupaten Pati,” pungkasnya. (Er)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *