Rapat Paripurna, 7 Dari 8 Fraksi Sampaikan Pandangan Umum

oleh -3,198 views

Seputarmuria.com, PATI – Bupati Pati Haryanto, Wakil Bupati Saiful Arifin, Sekretaris Daerah Suharyono, beserta para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menghadiri Rapat Paripurna di Gedung DPRD Kabupaten Pati, Selasa (20/8/2019).

Agenda rapat ialah Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2019.

Usai rapat dibuka oleh Ketua DPRD Pati Ali Badrudin, tujuh dari delapan fraksi yang ada di DPRD Pati menyampaikan pendapatnya sebagai tanggapan atas penyampaian Bupati Pati Haryanto tentang Nota Keuangan Perubahan APBD 2019 pada rapat paripurna sehari sebelumnya.

Adapun rangkuman pendapat umum masing-masing fraksi adalah sebagai berikut.

Pertama, Fraksi Partai Golkar (FPG) yang diwakili oleh Endah Sri Wahyuningati.

Terdapat delapan poin tanggapan FPG yang disampaikan Endah. Di antaranya yaitu mengenai target Pajak Hiburan yang meningkat, semula Rp 645 juta menjadi Rp 700 juta.

“Apa ini sudah termasuk pajak dari karaoke yang sekarang masih banyak di beberapa tempat?” tanya Endah.

Hal lain yang disoroti FPG ialah mengenai target pajak restoran yang meningkat drastis, semula Rp 2,6 miliar menjadi Rp 4,5 miliar. Menurut FPG, pajak restoran sangat besar potensinya dan kemungkinan bisa lebih dioptimalkan.

“FPG meminta untuk menghitung ulang target yang ditetapkan. Apakah masih bisa dioptimalkan lagi? Mengingat banyak potensi restoran baru di wilayah Pati,” ungkap Endah.

Poin lain yang menjadi perhatian FPG, sebagaimana disampaikan Endah, ialah mengenai masih rendahnya bantuan kesejahteraan untuk Guru Tidak Tetap (GTT) dan Guru Wiyata Bhakti (GWB) yang tersebar di wilayah Pati. Pihaknya meminta penjelasan kepada Bupati Pati terkait hal ini.

Kedua, Fraksi PDIP yang diwakili Noto Subianto.

Terdapat tiga poin pendapat umum yang disampaikan Noto, satu di antarnya yaitu dorongan untuk memetakan daerah-daerah yang perlu diberikan program pembuatan sumber air bersih baik untuk kebutuhan sehari-hari maupun untuk pertanian. Hal ini terkait musim kemarau yang mengakibatkan kekeringan di sebagian wilayah Kabupaten Pati.

Ketiga, Fraksi Partai Demokrat (FPD) yang diwakili Sunandar.

Terdapat empat poin pendapat umum yang disampaikan Sunandar. Di antaranya yaitu apresiasi terhadap bertambahnya Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 32,8 miliar.

“Dengan penambahan ini kami berharap pembangunan sektor penting merupakan skala prioritas Pemerintah Kabupaten Pati, baik sektor pemerintahan, pembangunan, maupun kemasyarakatan,” ucap Sunandar.

Poin lain yang menjadi perhatian FPD ialah mengenai adanya pengurangan pendapatan hibah dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) Satuan Pendidikan Dasar Negeri 2019 sebesar Rp 1,9 miliar. Pihaknya memohon penjelasan Bupati Haryanto terkait hal ini untuk disampaikan pada agenda rapat paripurna selanjutnya.

Keempat, Fraksi Partai Hanura (FPH) yang diwakili Warsiti.

Pada pendapat umum yang disampaikan Warsiti, FPH menerima Raperda perubahan APBD 2019 dan mengajak semua pihak untuk secara hati-hati dan cermat membahas ke tahapan selanjutnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kelima, Fraksi Partai Nasdem (FPN) yang diwakili Muhammad Said.

Secara umum, FPN mengapresiasi peningkatan proyeksi pendapatan daerah yang signifikan, yakni dari Rp 2,75 triliun pada APBD murni menjadi Rp 2,83 triliun pada Perubahan APBD. Namun, pihaknya tetap mendorong Pemkab Pati untuk meningkatkan kinerja.

“Kami berharap Pemerintah Kabupaten Pati terus meningkatkan kinerja secara maksimal sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui eksplorasi potensi wilayah yang ada untuk dijadikan tempat wisata serta usaha lain yang tidak mengganggu kehidupan masyarakat,” ucap Said.

Keenam, Fraksi PKS yang diwakili Muhammad Karmijan. Terdapat lima poin pendapat umum yang disampaikan Karmijan. Di antaranya, Fraksi PKS menyoroti persoalan pembagian kapitasi pada masing-masing Puskesmas di

Kabupaten Pati yang dinilai tidak merata. Pihaknya mendorong Pemkab Pati untuk menata kembali hal ini agar lebih adil.

Fraksi PKS juga menyorot persoalan terkait seringnya terjadi kekurangan stok blangko E-KTP.

“Mohon untuk segera diupayakan penyelesaiannya karena menyangkut pelayanan kepada masyarakat,” ungkapnya.

Ketujuh, Fraksi terakhir yang menyampaikan pendapat umum adalah Fraksi Partai Gerindra yang diwakili Noor Laila.

Ada empat poin yang ia sampaikan. Dua di antaranya ialah apresiasi terhadap peningkatan PAD dan gejolak yang terjadi di kalangan petani garam akibat meningkatnya impor garam.

Fraksi Gerindra meminta Pemkab Pati memberi penjelasan terkait impor garam yang dimotori CV ASL (Anugrah Sinar Laut).

“Garam impor sangat mengancam petani lokal. Harga garam turun tajam bahkan tidak laku dijual. Ironisnya investor yang mendatangkan garam impor atas nama CV ASL justru mendapat reward dari Pemkab Pati. Mohon penjelasannya,” ujar Noor Laila.

Akhirnya, rapat paripurna ditutup usai Fraksi Gerindra menyampaikan pendapat umum. Sedangkan Fraksi PKB, tidak menyampaikan pendapat umum pada rapat tersebut. (Er)

Sumber : Humas Pemkab Pati

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *