Pentingnya Akuntabilitas Keuangan, Bupati Yakin Tak Ada Penyelewengan di Ponpes

oleh -300 views

Seputarmuria.com, PATI – Telah digelar silaturahmi pengasuh pondok pesantren se – Kabupaten Pati guna melakukan diskusi program pemerintahan yang berkaitan dengan pesantren, yang bertempat di Ponpes Ath Thoihiriyyah, Sabtu (9/8/2019).

Pada kesempatan tersebut, Bupati Haryanto menyinggung pentingnya akuntabilitas administratif dari para pengelola pesantren dalam mengelola bantuan dari pemerintah. Menurutnya, hal ini menyangkut audit BPK RI (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia).

“Akuntabilitas dalam hal bantuan keuangan harus jadi perhatian. (Saya yakin) tidak ada penyelewengan di pondok pesantren. Niatnya yang di pondok (pasti) dalam rangka mengembangkan pengelolaan pondok dan santri. Namun, harus teliti dan hati-hati agar ketika diaudit BPK tidak dianggap menyimpang,” ujarnya.

Dalam acara diskusi dan silaturrahmi tersebut, dihadiri oleh Ketua RMI PBNU KH. Abdul Ghofar Rozin dan PD Pontren Kemenag Pati Muhammad Muhadi.

Oleh karena itu, lanjut Bupati, pihaknya sangat mendukung digelarnya acara ini. Sebab, tema dalam acara ini sangat bagus. Selain itu, diskusi ini berguna untuk akuntabilitas bantuan. Hal ini juga sebagai cara untuk menghindari adanya penyimpangan.

“Kami pun menyadari bahwa kami dari Pemkab belum dapat memberikan bantuan maupun dukungan yang lebih bagi pondok pesantren. Namun, selama 7 tahun menjabat sebagai kepala daerah, saya berusaha mengadopsi program – program daerah lain”, imbuhnya.

Ia menyebut, program yang telah dilaksanakannya diantaranya adalah, bantuan bagi guru madin maupun TPQ yang setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan.

Selain itu, bantuan yang diberikan selama ini memang seyogyanya belum bisa dibandingkan dengan pendidikan yang diperoleh anak – anak di ponpes juga kebermanfaatannya kelak.

Bagi Haryanto, pemberian tali asih tersebut merupakan wujud terima kasih Pemkab pada para guru keagamaan yang telah membantu pemerintah membentuk budi pekerti bangsa.

Terkait akuntabilitas laporan pertanggung jawaban khususnya dalam hal keuangan, Bupati menegaskan bahwa, tidak ada yang namanya pondok pesantren itu disimpang simpangkan. Kalau pun ada permasalahan, itu hanya sekedar ketidak tahuan maupun ketidak pahaman.

“Kalau kita tidak dapat mengelola sumber daya yang ada, ya akan sangat disayangkan. Jadi pada dasarnya, saya dengan adanya regulasi – regulasi yang disederhanakan saat ini, dapat membantu saya”, pungkasnya. (Er)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *