Pendaftaran Bacakades Ditutup Lebih Awal, Dewan Bandingkan Bobot Ijazah Calon Kades dan Capres

oleh -454 views

Seputarmuria.com, REMBANG – Ditutupnya waktu pendaftaran bakal calon kepala desa (Bacakades) pada Kamis (5/9) jam 17.00 WIB di wilayah Kecamatan Sumber memang menjadi pertanyaan banyak warga.

Penutupan itu lebih cepat dari salah satu desa di Kecamatan Kaliori yang ditutup pada Kamis (5/9) jam 00.00 WIB malam.

Terlebih lagi, saat penutupan pendaftaran itu pihak panitia menyerukan melalui speaker di tengah masyarakat yang berkerumun secara keheranan.

Saat dikonfirmasi, Katua Panitia Pilkades tingkat desa yang berada di desa Kedungasem, Kecamatan Sumber Supardi mengatakan waktu penutupan lebih awal yakni jam 17.00 WIB itu sudah menjadi kesepakatan di wilayah Kecamatan Sumber.

“Ini ditutup jam 5 (sore). Itu diseragamkan dari kecamatan. Ada yang kehendak jam 1 (siang). Namun itu disepakati jam 5 (sore) gitu,”kata dia saat ditemui media di balai desa Kedungasem, Kecamatan Sumber, Kamis (5/9) sore.

Dari data yang ada, pihak panitia membeberkan bahwa saat penutupan pendaftaran itu, desa yang mempunyai pemilih sekitar 1.735 itu sudah ada 9 bakal calon kepala desa.

“Untuk pendaftar calon ada 9 orang. Nanti ada seleksi lagi. Sebab di dalam calon, itu paling sedikit 2 calon dan paling banyak 5 calon,”bebernya.

Dari ke 9 bakal calon itu, nantinya pihak panitia akan menyeleksi kembali demi menentukan 5 bakal calon yang lolos. Di mana kelimanya itu akan ditetapkan sebagai calon kepala desa yang bakal dipilih masyarakat saat pilkades pada 5 November 2019 mendatang.

“Ada tahapannya, ada verifikasi berkas mulai tanggal 6 sampai 26 September mendatang. Ada seleksi, diambil dari nilai tertinggi hingga 5 besar. Yakni dari poin pendidikan (skor berapa), umur (skor berapa), pengalaman di bidang pemerintahan (skor berapa) ,”rincinya.

Camat Sumber selaku panitia tingkat kecamatan Khamdani mengatakan, jika penutupan pendaftaran lebih awal dari desa lainnya itu sudah menjadi kesepakatan bersama.

“Ya tadi malam rembugan di WA. Maunya saya selesai jam 12 malam. Tapi ada desa yang lain bilang wah kecapean, lha wong calonnya sudah jelas (calonnya sudah jelas itu yang daftar). Oke lah kita samakan jam 17.00 ini,” kata Khamdani menceritakan pembicaraan yang ada di grup WA. 

“Kalau di aturan pendaftan tanggal 28 Agustus sampai 5 September ini. Dan itu juga tidak tertera waktunya, sepanjang tak melebihi jam 12 malam. Itu masih tanggal 5. Boleh saja dipercepat. Jam kantor itu maksimal jam 4 sore. Ya diibaratkan jam kantor,”ucap dia. 

Saat disinggung apakah nantinya aturan terkait skor yang dipersyaratkan tersebut bisa mengkebiri demokrasi. Mengingat persyatan yang paling rendah yakni berpendidikan SLTP, pihak Khamdani juga tak menampiknya.

“Ya, yang repot, itu di saat warga menginginkan kepala desa si A misalnya. Padahal nanti juga ada seleksi administrasi lagi jika bakal calon lebih dari 5 orang,”urainya.

Ia juga mengungkapkan bahwa nantinya ada masyarakat pendukung yang akan kecewa jika calonnya itu tidak memenuhi syarat yang ada. Khususnya di skor persyaratan tersebut.

“Misalkan saja calon A, yang diinginkan warga itu gugur lantaran seleksi administrasi berdasarkan skor. Dan kemungkinan masyarakat juga akan beranggapan itu rekasa dari itu (aturan, red),”ucap dia melalui sambungan telephon. 

Pihaknya juga mengungkapkan aturan yang sudah dijalankan oleh panitia pilkades itu tak ada yang salah. Hanya saja, harus diantisipasi di saat ada protes dari masyarakat yang memang belum memahami aturan itu.

“Baru saja, saya antisipasi. Terutama di Tlogo Tunggal. Sebab tadi panitianya datang untuk tanya aturan itu. Dan di Sumber ini ada beberapa desa yang mempunyai bakal calon lebih dari calo 5 orang. Aturan itu tak salah. Sehingga di saat ada bakal calon lebih dari 5 orang, maka nantinya akan diseleksi administrasi,”paparnya.

Dia melanjutkan, dalam seleksi itu yakni melalui penjumlahan skor yang sudah ditentukan di aturannya. Misalkan ijazah (pendidikan) skornya berapa, pengalaman di pemerintahan skor berapa dan lainnya. Sehingga skor itu akan dijumlah dan akan diambil 5 besar untuk ditetapkan sebagai calon kades pada 4 Oktober 2019 mendatang.

Kemudian, ia juga menjabarkan nantinya di saat seleksi administrasi ada salah satu bakal calon yang mempunyai jumlah skor yang sama. Nantinya pihak panitia bisa mengadakan ujian kembali.

“Test tertulis juga bisa untuk diadakan demi mengambil 5 besar. Jika ada salah satu bakal calon yang mendapatkan nilai dari jumlah skor yang sama di saat tahapan seleksi di tingkat desa. Maka panitia desa akan koordinasi dengan kecamatan, dan kecamatan akan koordinasi dengan kabupaten. Maka bisa saja test tertulis diadakan untuk itu,”pungkasnya.

Meski point seleksi itu sudah tertera di aturan, namun hal itu menjadi sorotan tersendiri oleh pihak anggota DPRD Rembang.

Yudianto misalnya, anggota DPRD terpilih dari Dapil Sumber Kaliori ini mengakui jika aturan yang dibuat oleh pemerintah itu secara tak langsung bisa mengkebiri demokrasi yang ada di desa. 

“Itu sebenarnya merupakan kesalahan regulasi yang di atas. Rembang kan ada Perbup tentang Pilkades. Perbup itu sendiri merupakan brackdown dari Permendagri (Peraturan Mentri Dalam Negeri),”kata Yudi. 

Di mana dalam aturan itu, ada pembatasan calon kepala desa maksimal 5 orang. Sehingga hal itu menurut Yudi bisa sebagai pengamputasian demokrasi yang ada di desa. 

Selain itu, jika pendaftar lebih dari 5 orang tentunya akan diadakan seleksi administrasi sesuai dengan skor persyaratan tersebut hingga 5 peringkat besar. Tak ayal politisi dari Gerindra inipun membandingkan bobot ijazah bakal calon kepala desa dan calon presiden. 

“Seleksi administrasi itu melanggar hak orang lain. Kalau namanya demokrasi langsung, maka acuannya ialah Pilpres (Pemilihan Presiden). Pilpres saja, syaratnya hanya ijazah SMA ya sudah. Tak ada yang lain (skor). Tapi ini (aturan) terkesan mengada-mengada (ada skor di setiap persyratan) sama dengan mengamputasi pada orang yang kredibel yang memang berijazah formal rendah,”ucap Yudi. 

Oleh sebabnya, Yudi mengutarakan bahwa batasan minimal ijazah SLTP untuk Cakades. Ketika ada aturan itu maka secara tak langsung bisa membonsai calon yang baik dalam hal pencalonan untuk dipilih rakyat.

“Aturan ini menimbulkan keresahan dan cenderung melanggar hak asasi manusia. Namanya demokrasi ya biarkan saja ada calon lebih dari 5,”katanya.

“Skor atau nilai sudah ditentukan sana (aturan Permendagri), di dalam Permendagri yang dibrackdown dalam Perbup itu sudah ditentukan. Ijazah SMP skornya sekian, pengalaman kerja skornya sekian. Sehingga panitia tinggal menjalankan saja. Dan tidak menafsirkan sendiri. Dan yang salah ialah aturannya. Tentunya regulasinya yang harus direvisi,”pungkasnya. 

Perlu diketahui, untuk pemilihan kepala desa yang ada di Rembang ini bakal diikuti sebanyak 237 desa. Selain itu, untuk pendaftaran sebagai bakal calon telah dibuka sejak 28 Agustus hingga 5 September 2019. 

Sedangkan untuk verifikasi berkas sejak tanggal 6 hingga 26 September 2019. Dan untuk penetapan sebagai calon pada 4 Oktober 2019. Kemudian untuk pemungutan suara pada Pilkades serentak di Rembang dijadwalkan tanggal 6 November 2019. (Ed)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *