Pasca Pemilu, Bawaslu Canangkan Desa Pengawasan dan Desa Antipolitik Uang

oleh -160 views

Seputarmuria com, PATI – Usai pelaksanaan pemilu 2019, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pati telah mencanangkan 3 Desa Pengawasan dan 3 Desa Anti Politik Uang.

Adapun tiga desa yang dicanangkan sebagai desa pengawasan ialah Desa Bancak Kecamatan Gunungwungkal, Desa Gunungsari Kecamatan Tlogowungu, dan Desa Cebolek Kidul Kecamatan Margoyoso.

Selain itu, desa yang dicanangkan sebagai desa antipolitik uang ialah Desa Karangmulyo, Desa Trangkil Kecamatan Trangkil, dan Desa Kebolampang Kecamatan Winong.

Dalam konferensi pers yang bertempat di aula kantor Bawaslu Pati, Senin (30/12/2019), Komisioner Bawaslu Divisi Hukum, Data, dan Informasi Achwan menegaskan, pihaknya akan terus merawat keenam desa tersebut.

Harapannya, keenam desa percontohan tersebut dapat menguatkan mentalitas masyarakat untuk menghindari pelanggaran yang selama ini senantiasa terjadi di setiap berlangsungnya proses demokrasi.

“Bawaslu akan tetap melakukan pendampingan dan pembinaan terhadap desa-desa anti money politic dan pengawasan. Ini merupakan upaya menjadikan desa-desa di Kabupaten Pati yang berani menolak politik uang dan siap menjadi desa pengawasan partisipatif saat pemilu berlangsung,” tegasnya.

Ia menyebut, untuk merawat desa-desa pengawasan dan antipolitik uang, akan berupaya untuk seintensif mungkin hadir di tengah-tengah kegiatan masyarakat setempat, misalnya dalam forum rapat RT/RW.

“Jadi seperti di Desa Gunungsari Kecamatan Tlogowungu, basis pembinaannya adalah RT, karena setiap bulan melakukan arisan,” jelasnya.

Sementara itu, Komisioner Bawaslu Pati Divisi Penyelesaian Sengketa Suyatno menambahkan, pihaknya juga mengharapkan kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) supaya mengalokasikan anggaran untuk membentuk posko pengawasan dan kader-kader tolak politik uang.

Ia meyakini, hal tersebut dapat dilaksanakan dengan menggandeng kepolisian dan pemerintah desa.

“Nanti kita bersama kader-kader tolak money politic dan kader pengawasan akan berdiskusi melalui program yang sudah kita rencanakan, yakni ‘Sekolah Pengawasan’. Silabus, kurikulum, dan SOP-nya akan kita bahas pada 2020,” ucap Suyatno.

Ketua Bawaslu Kabupaten Pati Ahmadi menjelaskan sejumlah usaha merawat desa pengawasan dan desa antipolitik uang, serta langkah-langkah lain yang dilakukan Bawaslu.

“Hasilnya akan dapat diuji pada pelaksanaan Pemilu maupun Pilkada mendatang”, pungkasnya. (Er)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *