OPD di Pati tak Perlu Malu Kembangkan Inovasi

oleh -346 views

Seputarmuria.com, PATI – Meski tidak termasuk ke dalam Top 99 Inovasi Pelayanan Publik (Sinovik) 2019 yang dikeluarkan oleh KemenPANRB, inovasi yang ada di Pati sebetulnya bagus dan “menantang”.

Hal tersebut disampaikan Asisten Deputi Perumusan Kebijakan dan Pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) Muhammad Imanuddin.

Iman menyatakan pendapatnya tersebut dalam acara Coaching Clinic Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (Sinovic) di Aula Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Pati, Rabu (6/11/2019).

Adapun dalam hal ini, ia menyampaikan beberapa kemungkinan alasan mengapa inovasi dari Pati tidak muncul di tingkat nasional.

Yang pertama ialah menurutnya terkait bahasa tulis yang tertuang dalam proposal.

“Untuk menjelaskan inovasi, dari kalangan birokrasi kadang lebih gampang berbicara daripada menulis. Bercerita (secara verbal) lebih jelas daripada menulis. Jadi dari pengalaman melihat proposalnya, persoalan pertama itu mengenai tulisan. Karena yang menilai adalah guru-guru besar, harus diperhatikan subjek-predikat-objek (tata bahasanya),” ujarnya.

Kemudian yang kedua, sebut Iman, ialah pemaparan yang minim data.

Menurutnya, pemaparan hasil inovasi harus lebih berfokus pada deskripsi persoalan yang berbasis data. Data yang dipaparkan pun harus valid dan terukur, misalnya data dari Badan Pusat Statistik (BPS), bukan dari “data pribadi.”

“Kelemahan selanjutnya, penjelasan mengenai inovasi itu seringkali tidak benar-benar fokus pada masalah riilnya. Seringkali yang diungkapkan itu adalah ‘ini atas arahan Bupati’ dan sebagainya. Mestinya, apa yang menjadi persoalan itu harus diperjelas,” ungkapnya.

Memberi masukan bagi pengembangan inovasi pelayanan publik di Pati, Iman mengatakan, inovator di Pati tidak perlu ragu untuk “meniru” dan mengembangkan inovasi dari pihak lain.

“Sebab, tidak ada invention (penemuan) dalam inovasi. Dalam inovasi pelayanan publik, bukan uniqueness (keunikan) yang dilihat. Tidak usah ragu meniru dari mana,” jelasnya.

Menurut Iman, segenap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Pati tidak perlu malu untuk mengembangkan hasil inovasi dari pihak lain, selagi itu bermanfaat dan bisa mengatasi persoalan yang ada.

Iman berharap, dengan melakukan evaluasi, pada 2020 akan muncul inovasi dari Pati yang “bersuara” di tingkat nasional.

Iman meyakini, inovasi pelayanan publik merupakan suatu keharusan dalam rangka menjawab ekspektasi masyarakat yang tinggi.

“Sebenarnya, pemerintah memang selalu berupaya meningkatkan pelayanan publik. Masyarakat akan membohongi dirinya sendiri kalau menganggap pemerintah tidak berupaya meningkatkan penilaian publik. Hanya saja, peningkatan ini dinilai oleh masyarakat biasa-biasa saja,” jelasnya.

Ia mengatakan, dalam pandangan masyarakat, peningkatan pelayanan publik oleh pemerintah ibarat deret hitung. Di sisi lain, ekspektasi masyarakat itu melompat, ibarat deret ukur.

Apabila pemerintah melulu bergerak secara deret hitung, tentu tidak mungkin mengajar ekspektasi masyarakat yang seperti deret ukur.

“Itulah yang kita kejar dengan adanya inovasi. Kita berpikir melompat. Kita membuat terobosan. Kalau tidak ada lompatan dan terobosan, bukan inovasi namanya,” katanya.

Iman menyebut, ada tiga faktor yang menjadi kunci inovasi. Pertama ialah leader atau pemimpin, dalam hal ini ialah menteri, gubernur, dan kepala daerah. Kedua adalah kebijakan yang mendukung. Dan yang ketiga adalah birokrasi.

Menurutnya, para kepala OPD juga mampu menjadi motor penggerak inovasi. Terkait hal ini, ia dan timnya pernah meneliti para kepala dinas dengan metode sederhana, yaitu metode SWOT (Strength: kekuatan, weakness: kelemahan, oportunity: peluang, dan threat: hambatan/ancaman). Unsur-unsur dalam SWOT ini kemudian dikombinasikan dan dibagi ke dalam dua kategori, yakni faktor pendorong dan faktor penghambat.

“Hasilnya 65% faktor pendorong, dan 35% hambatan. Artinya, sebenarnya kepala dinas sangat mampu berinovasi. Memang harus dipaksa dulu, lama-lama jadi budaya,” ucapnya.

Meniru Gubernur Jawa Timur, sebut Iman, dalam hal “memaksa” ini, kegiatan inovasi harus dimasukkan ke dalam SKP (sasaran kinerja pegawai) para kepala dinas.

“Jadi, Jatim sudah bagus, sekarang beralih ke Jateng. Karena Pak Ganjar juga ingin menjadikan inovasi sebagai tradisi,” pungkasnya. (Er)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *