Ketahui Kapasitas Kinerja Kepala OPD Melalui Tes Assessment

oleh -370 views

Seputarmuria.com, PATI – Jumat (20/9/2019), dilaksanakan penilaian kompetensi dan evaluasi kinerja pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan pemerintahan Kabupaten Pati tahun 2019 yang bertempat di kantor Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Pati.

Hadir dalam acara penilaian tersebut, Bupati Pati, Wakil Bupati Pati, Sekda Pati, Kepala Bappeda Pati serta tim assessment dari Universitas Diponegoro (Undip) Semarang.

Ketua Pansel Sekda Pati, Suharyono menambahkan, uji kompetensi ini dilakukan selama dua hari, yaitu 20 – 21 September 2019. Hari pertama dengan agenda evaluasi dan assessment, sementara hari kedua dilakukan tes wawancara.

“Untuk itu, Dekan Fisip Undip yang juga selaku ketua tim assessment agar dapat memberikan arahannya kepada para peserta uji kompetensi”, ujarnya.

Sementara itu, Bupati Pati Haryanto dalam arahannya, menyampaikan bahwa kegiatan semacam ini bagi kepala OPD di Kabupaten Pati bukanlah hal yang asing lagi. Sebab, kegiatan seperti ini telah dilakukan berkali – kali. Baik tes JPT Pratama maupun uji evaluasi.

“Kalau kepala daerah itu kan diujinya setiap lima tahun sekali dan yang milih rakyat. Sedangkan kepala OPD, sama maksimal lima tahun namun melalui evaluasi dulu. Serta berdasarkan hasil assesment dan juga uji kompetensi yang telah dilakukan”, ujar Bupati.

Untuk diketahui, sebanyak 14 kepala OPD mengikuti uji kompetensi yang mana panitia seleksi (pansel) di kesempatan ini bekerjasama dengan tim dari Undip Semarang.

“Ini juga berguna untuk mengetahui dimana kepala OPD bertugas, serta kinerjanya sudah tepat apa belum. Meskipun selama ini saya sudah menerima laporan – laporannya, namun ini dalam rangka mengetahui pekerjaan serta kemampuan maksimal mereka”, tegasnya.

Bupati menyebut, dengan adanya kegiatan ini, dapat mengetahui kompetensi secara akurat. Serta, uji kompetensi ini juga sudah mendapat rekomendasi dari KSN.

“Kalau di periode – periode dahulu belum ada semacam ini, bisa langsung tunjuk. Namun sekarang berbeda, harus dimintakan rekomendasi dulu kepada KSN, serta dilaksanakan assessment. Jadi hasil dari pansel ini bagaimana”, imbuhnya.

Ia juga mengingatkan, bahwa jabatan tinggi pratama merupakan posisi untuk membantu tugas kepala daerah dalam merumuskan kebijakan. Oleh sebab itu harus benar – benar detail memahami.

“Kenapa, sebab kalau tidak demikian, program – program maupun visi misi dari kepala daerah tidak akan bisa tercapai”, pungkasnya. (Er)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *