Kaget ! Batal Gelar Rapat Pleno Terbuka Penetapan Calon DPRD Terpilih, KPU Rembang Sambung Acara dengan Halal Bi Halal

oleh -437 views

Halal bihalal yang diselenggarakan KPU Rembang

SEPUTARMURIA.com, REMBANG – Tamu undangan yang berasal dari pejabat di lingkungan pemkab Rembang, Polres, Kodim, pengurus partai, Bawaslu Rembang dan lainnya tentunya kaget mendengar dibatalkannya acara rapat pleno terbuka penetapan calon DPRD terpilih tahun 2019 di hotel Fave, Rabu (3/7) siang.

Mengingat undangan yang disampaikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Senin (1/7) beberapa waktu lalu tersebut telah didatangi seluruh tamu undangan di tempat acara. Sehingga acara itupun disambung dengan halal bi halal bersama.

Ketua KPU Rembang M Ika Iqbal Fahmi saat memimpin rapat menyampaikan permintaan maaf. Sebab acara rapat pleno terbuka karena dilakukan penundaan berdasarkan interuksi KPU Pusat.

Dia mengatakan bahwa penundaan tersebut dilakukan secara serentak seluruh KPU Jawa Tengah dan Nasional, sampai dengan KPU daerah menerima surat registrasi permohonan gugatan Pemilu dari Mahkamah Konstitusi. Sebab surat register itu merupakan surat yang menyatakan ada dan tidaknya permohonan perselisihan pemilihan umum.

“Kami minta maaf. Harus kami tunda acara rapat pleno terbuka berdasarkan surat dinas dari KPU Pusat yang diteruskan Provinsi Jawa Tengah. Sambil menunggu adanya surat registrasi permohonan gugatan Pemilu dari Mahkamah Konstitusi,” kata dia mengawali acara.

Sementara itu, anggota komisioner KPU Rembang lainnya Mushoffa Irvan menimpali jika pihaknya harus menunggu Buku Perkara Registrasi Perkara (BRPK) dari Mahkamah Konstitusi.

Menurutnya, BRPK mestinya diserahkan kepada KPU Pusat dan diteruskan ke oleh KPU Provinsi kepada kabupaten/kota, termasuk Rembang yang tidak terjadi perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU).

Dan ia pun mengaku bahwa sampai Rabu (3/7)pagi, BRPK belum diterima. Padahal tanpa ada dokumen tersebut, secara otomatis penetapan kursi dan calon terpilih DPRD belum bisa dilaksanakan.

“Faktor utama memang belum ada surat dari Mahkamah Konstitusi yang menyatakan satu daerah kabupaten/kota clear nggak ada PHPU. Sampai Selasa malam memang kita posisi menunggu. Akhirnya Rabu dini hari ada informasi dari KPU Jawa Tengah, penetapan ditunda dulu, “ ujarnya.

Ia menambahkan selain menantikan BRPK dari Mahkamah Konstitusi, KPU Kabupaten Rembang harus menunggu arahan dari KPU pusat, terkait perubahan tahapan paska Pemilu.

Mushoffa menganggap penundaan tidak akan menimbulkan konflik, lantaran jeda waktu masa pelantikan anggota DPRD Kabupaten Rembang pada bulan Agustus mendatang.

“Kalau Pilpres nggak ada kaitannya ya, ini hanya Pemilu Legislatif. Saya kira nggak masalah, karena range waktu dengan Agustus masih cukup lama. Ini kan soal nunggu waktu saja. Lagipula tentang penundaan, kami sudah konsultasi dengan Bawaslu, “ tandasnya.

Mengingat undangan sudah terlanjur disebar pada Senin (1/7) beberapa waktu lalu kepada seluruh instansi terkiat, termasuk memesan tempat dan konsumsi, kegiatan penetapan perolehan kursi partai politik dan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Rembang berubah menjadi ajang halal bihalal. Oleh karenanya pihak KPU setempat pun menyampaikan alasan-alasan penundaan kepada tamu undangan.

Sementara itu, Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Rembang, Totok Suparyanto menyatakan mendukung penundaan tersebut. Meski untuk DPRD Kabupaten Rembang tidak ada gugatan PHPU di Mahkamah Konstitusi, namun surat dari MK mutlak diperlukan.

Setelah acara dibatalkan para tamu undangan baik dari pejabat Pemkab,Polres, Kodim, partai politik, Bawaslu Rembang dan lainnya pun saling bersalaman berurutan atau silaturahmi halal bi halal di tempat acara tersebut. (Ed)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *