Informasi Publik Memiliki Klasifikasi

oleh -457 views

Para peserta uji konsekuensi informasi publik di lingkungan Pemkab Pati

Seputarmuria.com, PATI – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Pati mengundang para Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di lingkungan Pemkab Pati untuk mengikuti kegiatan Uji Konsekuensi Informasi Publik, Rabu (23/10/2019).

Kegiatan yang membahas Klasifikasi Informasi Publik yang dikecualikan ini dilaksanakan di Aula Diskominfo Pati.

Kepala Diskominfo Pati Indriyanto mengatakan, setelah terbitnya UU No. 14 tahun 2008, keterbukaan informasi publik di Pati perlu lebih ditingkatkan, khususnya dalam penerapan di lingkungan Pemkab Pati.

Indriyanto menyebut, sebelum era reformasi atau demokratisasi, keterbukaan informasi publik ibarat titik putih di antara warna hitam.

“Di era lama, informasi ini masih banyak yang gelap, tidak banyak yang diketahui publik. Yang diketahui hanya titik putih kecil. Di era lama, informasi yang disampaikan ke publik memang sangat terbatas. Sehingga, fungsi masyarakat sebagai pengontrol dan pengawas memang saat itu belum ada, atau hanya sedikit,” jelasnya.

Kondisi saat ini, lanjutnya, adalah kebalikannya, yang tertutup hanya sebagian kecil.

“Sebagian kecil itulah informasi yang dikecualikan,” urainya.

Menjelaskan sejumlah prinsip keterbukaan informasi, Indriyanto mengatakan, setiap informasi yang ada bersifat terbuka dan dapat diakses. Kemudian, setiap Informasi publik harus bisa diperoleh pemohon informasi dengan cepat, tepat, biaya ringan, dan seterusnya.

“Lalu, informasi yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas,” ucapnya.

Indriyanto melanjutkan, intinya, informasi publik memiliki beberapa klasifikasi. Ada yang harus disampaikan secara berkala, ada yang harus disampaikan serta-merta, ada yang harus setiap saat, dan ada yang dikecualikan.

“Tanpa daftar informasi dikecualikan ini, setiap ada pemohon informasi, kalau tidak punya landasan itu, kita tidak bisa menolak memberikan informasi tanpa kecuali,” katanya.

Terkait info yang dikecualikan, selama ini di lingkungan Pemkab Pati sudah ada rumusan dalam keputusan Sekda Kabupaten Pati selaku atasan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi utama Kabupaten Pati nomor 485/003 tahun 2019 tentang penetapan klasifikasi informasi yang dikecualikan di lingkungan Pemkab Pati.

“Namun, harus ada uji konsekuensi yang lebih memperkuat untuk validasi. Sebagai landasan yang lebih kuat agar itu lebih bisa dipertanggungjawabkan,” pesannya.

Oleh sebab itu, lanjutnya, forum ini diadakan antara lain untuk menguji kembali klasifikasi informasi yang dikecualikan di lingkungan Pemkab Pati sebagaimana terrumuskan dalam keputusan Sekda tersebut. (Er)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *