Duet PT. Bank Daerah Pati dan Bank Jateng Tangani Keuangan Desa

oleh -628 views

Seputarmuria.com, PATI – Demi memudahkan koordinasi maupun komunikasi terkait pengelolaan Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) maupun yang lain, Pemerintah Kabupaten Pati membuat kebijakan rekening desa ke Bank Jateng.

Adapun 7 kecamatan yang mengalami pengalihan rekening tersebut ialah, Kecamatan Juwana, Kecamatan Batangan, Kecamatan Jaken, Kecamatan Tayu, Kecamatan Trangkil, Kecamatan Gembong dan Kecamatan Winong. Yang semula rekening desa nya ialah PT. BPR akan beralih ke Bank Jateng.

Namun untuk Siltap (Penghasilan Tetap) yang awalnya di Bank Jateng, nantinya akan berpindah ke PT. BPR Bank Daerah. Hal ini terungkap dalam acara Sosialisasi Pengalihan Rekening ke Bank Jateng yang bertempat di Pendopo Kabupaten Pati, Kamis (26/12/2019).

Direktur Bank Jateng Cabang Pati, Isnu Widyantoro menyebut bahwa hal ini dilakukan sebagai bentuk pembagian peran maupun tanggung jawab antara pihak Bank Jateng dan PT. Bank Daerah Pati.

“Sebab mengelola DD, ADD dan yang lain ini memang cukup berat. Mengingat bahwa DD maupun ADD yang nilainya tergolong besar. Tentunya itu butuh pertanggung jawaban dan akuntabilitas yang baik”, ujarnya.

DD dan ADD, lanjutnya, akan menjadi tanggung jawab pihaknya. Sedangkan untuk Siltap akan menjadi tanggung jawab bank daerah.

“Bapak – bapak dan Ibu – ibu yang masih punya simpanan masih tetap jalan. Namun kalau mau ambil lagi langsung ke bank daerah. Kita berbagi peran. Dan apabila nanti bank daerah kurang uang bisa datang ke pihak kami”, imbaunya.

Sementara itu, menanggapi hal tersebut, Direktur Umum PT. BPR Bank Daerah, Arif Budiarto mengucapkan rasa terima kasihnya karena telah dipercaya untuk bisa bekerja sama dengan Pemerintah Daerah maupun pihak desa.

“Terima kasih atas kepercayaannya. Khususnya dalam penentuan kebijakan yang lebih baik. Yaitu, bahwa kemarin memang masih terpisah, ada yang ditangani PT. BPR Bank Daerah ada yang ditangani Bank Jateng. Namun mulai tahun 2020 nanti akan kita spesifikkan lagi”, ucapnya.

Oleh karena itu, baik Siltap maupun gaji perangkat, sesuai dengan pembagian amanah bahwa PT. Bank Daerah Pati yang akan menangani.

Bupati Pati Haryanto mengatakan dulu antara kepala desa dan camat, ingin saling berbagi tugas bahwa ada saat itu ada sejumlah desa yang terlayani di PT. BPR Bank Daerah. Dan akhirnya disepakati 7 kecamatan.

“Hal ini juga untuk menindaklanjuti bahwa apabila ada bantuan yang hendak diserahkan ke desa, pihak kementrian tahunya itu Bank Jateng. Dengan demikian kita atur, sebab desa tidak boleh membuka 2 rekening”, ujar bupati.

Sehingga mulai tahun 2020 besok, lanjut Bupati, mulai dari DD, ADD masuk ke rekening Bank Jateng semua. Hal ini juga bertujuan agar semua pihak dapat fokus terhadap pelayanan.

“Sedangkan untuk yang Siltap, sesuai dengan Perda APBD kemarin maupun Perbup yang ada, disetarakan dengan golongan 2a. Itu masuknya semua ialah ke PT. BPR Bank Daerah. Jadi kalau ada pinjaman, tukar guling, digulingkan dan lain – lain. Itu lewatnya PT. BPT Bank Daerah”, jelasnya.

Menurut bupati, hal ini juga bertujuan untuk menertibkan dalam pengelolaan keuangan di desa. Bupati mengimbau agar dapat mengelola keuangan, agar tak lupa melibatkan pihak terkait seperti perangkan desa, BPD, tokoh masyarakat dan seterusnya. (Er)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *