Cucu Mbah Moen, Gus Rojih : Agama “kudu” Disandingkan dengan Negara

oleh -470 views

Seputarmuria.com, JEPARA – Cucu ulama kharismatik sekaligus pengasuh Ponpes Al Anwar Sarang – Rembang Alm. KH. Maimoen Zubair, KH. Rojih Ubab Maimoen memberikan pesan kepada masyarakat umum supaya nilai-nilai agama dapat disandingkan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Hal itu diungkapkan Gus Rojih (sapaan akrabnya) saat menggelar acara ngaji politik bersama ratusan jemaah Majelis Taklim Darrut Taqrib Wannaja di Desa Banyu Putih, Kecamatan Kalinyamatan – Jepara, Selasa (24/12/2019) malam.

Acara yang digelar dengan santai dan penuh rasa kekeluargaan inipun membuat anggota Komisi X dari Fraksi PPP DPR RI akan selalu memberikan perhatian besar pada aspirasi umat Islam yang merupakan konstituen partai selama ini. 

“Indonesia memiliki populasi muslim terbesar di dunia. Jika ditotal, umat muslim di Indonesia ada sekitaran 207 juta orang. Akan tetapi, negara kita tidak serta merta dijadikan sebagai negara Islam,”kata Gus Rojih sembari memberikan penjabaran di hadapan jemaah.

Menurutnya, hal ini disebabkan karena komitmen para pendiri bangsa yang lebih mengutamakan serta menghormati keberagaman yang ada di negara ini. Mengingat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini mempunyai semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya “berbeda-beda tapi tetap satu jua”.

Kegiatan yang dihadiri ratusan orang itu juga diadakan untuk penyerapan aspirasi masyarakat dari berbagai kalangan yang ada di Kalinyamatan, Batealit dan Pecangaan. Seperti halnya tokoh agama, tokoh masyarkat serta para pemuda.

Di kesempatan itu, anjangsana dalam rangka kunjungan kerja perorangan pada reses masa persidangan tahun sidang 2019-2020 Dapil Jawa Tengah tersebut menyampaikan beberapa hal.

“Dalam  Piagam Jakarta terdapat dokumen historis berupa kompromi antara pihak agamis dan pihak nasionalis untuk untuk merumuskan suatu dasar negara ini, termasuk terbentuknya Pancasila ini. Sementara dalam Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) untuk menjembatani perbedaan dalam agama dan negara,”ucapnya.

Kemudian ia juga menjabarkan jika nilai-nilai yang terkandung dalam agama tidak serta merta bisa dipisahkan saat menjalani kehidupan berbangsa dan bernegera. Oleh sebab itu, nilai-nilai akhlaq yang terpuji dalam agama bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari pada setiap manusia.

“Hubungan antara agama (ajaran agama) dan negara tak dapat dipisahkan. Agama dapat dijadikan sebagai roh yang bisa memberikan nafas saat berkehidupan sehari-hari yang nantinya bisa selalu mentaati aturan yang ada. Sedangkan negara menjamin dan mengatur kebebasan bagi seluruh pemeluk agama dalam melakukan ibadah. Oleh karenanya, agama dan negara atau bangsa tak bisa dipisahkan. Sebab dua poin itu merupakan satu kesatuan untuk bisa hidup berdampingan satu sama lainnya,”sambungnya.

Di sisi lain, Gus Rojih juga menyinggung adanya kehadiran Undang-undang (UU) Pesantren yang baru disahkan oleh DPR pada bulan September beberapa waktu lelu merupakan bentuk nyata yang dilakukan oleh pemerintah dan pihak terkait untuk selalu memperhatikan pentingnya pendidikan agama non formal yang ada di Indonesia. 

Di mana salah satu poin penting yang ada di UU Pesantren bahwa proses pembelajaran Pesantren memiliki ciri yang khas. Di mana ijazah kelulusannya memiliki kesetaraan dengan lembaga formal lainnya dengan tetap memenuhi jaminan mutu pendidikan.

“Undang-undang Pesantren adalah wujud kehadiran negara dalam rangka memastikan kesetaraan regulasi, program, dan anggaran untuk menjamin peran serta pesantren di dalam pembangunan Nasional,” ungkapnya menegaskan.

Sementara itu, pihaknya juga mengutip beberapa isi poin dari Undang-undang Dasar (UUD) 1945 yang menjadi 4 pilar dalam kehidupan berbangsa di Indonesia. Sehingga dalam menjalankannya harus selaras dengan aturan dan nilai agama yang ada.

“Beberapa poin dalam pembukaan Undang-undang Dasar (UUD) 1945, telah dibuka: Salah satunya yakni “Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya,”ucap dia mengutip poin isi UUD 45.

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada :Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,”pungkas Gus Rojih.

Salah satu panitia kegiatan ngaji politik Turmuzi mengungkapkan tujuan diadakannya acara itu tentunya tak terlepas dari isu yang marak di saat ini. Khususnya persatuan dan kesatuan yang sudah mulai terkikis. Baik persatuan antar umat beragama dan bernegara.

“Tujuan kegiatan ini tentunya untul nguri-nguri (mempertahankan) ajaran penggerak kemerdekaan bahwa negara dan agama harus disandingkan dan harus berdampingan sampai kapanpun. Sebab dua poin itu nantinya bisa membuat persatuan akan lebih kokoh dalam kehidupan beragama dan bernegara,”ucapnya.

Tak sampai di situ saja, Turmuzi juga menjabarkan jika kerukunan tersebut di kedepankan maka akan bisa membuat kehidupan semakin tentram. 

“Yang jelas yakni supaya bisa mengingatkan kembali pentingnya tentang Kerukunan bernegara. Meskipun di negara Indonesia yang kita cintai ini banyak perbedaan. Mulai dari agama yang dianut, suku, budaya, bahasa dan lainnya. Namun perbedaan itu tidak menjadikan sekat-sekat (tembok) kepada kita untuk menjalin kerukunan dan persaudaraan demi terwujudnya kekokohan NKRI dan mempertahankan Bhinneka Tunggal Ika, yang berlandaskan UUD 1945 dan Pancasila,”bebernya. (Ed)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *