Bupati Setujui Kesbangpol Menjadi Badan

oleh -397 views

Kepala Kesbangpol Pati, Susanto saat diwawancarai media.

Seputarmuria.com.com, PATI – Kepala Kesbangpol Kabupaten Pati, Susanto mengatakan bahwa yang jelas apabila di tingkat pusat, Kesbangpol se Indonesia, pihaknya hanya memperjuangkan agar dari pusat dapat melahirkan regulasi terkait hal tersebut. Sedangkan untuk tindak lanjut ke daerah, merupakan wewenang oleh Bagian Organisasi Setda Pati.

Hal tersebut disampaikan oleh Susanto usai mengikuti kegiatan paparan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) yang dilaksanakan di ruang Pragolo Setda Pati, Selasa (24/9/2019).

“Memang pada awalnya itu, teman – teman menyebutnya badan rasa kantor ya, di Peraturan Perundangan, yang namanya kantor itu tidak ada, namanya badan. Selain itu, untuk yang lain, ialah Setwan, Setda, Inspektorat dan Badan”, ungkapnya.

Sehingga, lanjut Susanto, dulu pada saat membuat regulasi, badan yang dari pusat inginnya merupakan esselon III, ternyata mendapat penolakan dari seluruh Kesbangpol se Indonesia. Dan yang mereka inginkan ialah II B, sama dengan kepala OPD yang lain.

“Dampak dari badan rasa kantor, yaitu esselon III, merasakan kesusahan maupun kesulitan ketika melakukan kegiatan dalam hal koordinasi. Padahal teman – teman OPD itu kan sudah esselon II, kita esselon III sendiri”, tegasnya.

Menurut Susanto, hal tersebut merupakan dampak dari badan esselon III. Namun, pihaknya bersyukur, sebab atas perjuangan selama ini akhirnya berhasil, dan kedepan Kesbangpol akan menjadi badan.

“Terkait dampak yang ada selama ini, ialah koordinasi, khususnya dengan Forkopimda. Sebab apabila misal saya ada acara, kemudian memanggil Bupati, Dandim maupun Kapolres, itu kan saya otomatis sungkan dan merasa minder. Lain halnya apabila kita esselon II. Sehingga saat kita koordinasi, yang tanda tangan pasti Pak Sekda”, paparnya.

Susanto pun bersyukur sebab akhirnya Bupati Pati menyetujui bahwa Kesbangpol dari kantor menjadi Badan Kesbangpol Kabupaten Pati ini esselon II dan type C. Untuk SOTK nya yaitu, kepala badan, selain adanya sekretaris, dibawahnya terdapat dua sub bagian. Dibawah kabag, terdapat dua kabid dan masing – masing kabid membawahi dua kasi.

Tak hanya Kesbangpol, dua dinas lain yang telah mendapat persetujuan lainnya ialah, DKK dari tipe B menjadi tipe A, Dinas Sosial ditambah urusan KB ini memerlukan perubahan Perda.

Dengan adanya perubahan Kesbangpol menjadi badan, guna memudahkan koordinasi apabila ada kegiatan yg memerlukan kerjasama dengan OPD lain termasuk forkopimda.

“Terima kasih kepada Bupati atas persetujuannya sebab perjuangan Kesbangpol se indonesia untuk menjadi badan hingga terbit regulasi persetujuannya dari Mendagri yang akhirnya di tindak lanjuti di daerah”, pungkasnya. (Er)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *