BPS Pati Lakukan Survei Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Sejumlah Instansi

oleh -442 views

Seputarmuria.com, PATI – Pelayanan Publik adalah Kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik (UU No. 25/2009).

Berpedoman pada landasan hukum tersebut, Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pati melaksanakan survei hasil pelaksanaan reformasi hasil birokrasi (SHPRB) tahun 2019 di sejumlah instansi.

Kepala BPS Pati yang diwakili oleh Statistisi Ahli Muda, Suparman mengatakan bahwa setiap Instansi/lembaga/dinas pemerintah wajib mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme serta meningkatnya kualitas pelayanan publik.

“Adapun tujuan dilaksanakan survei ini yaitu, memberikan kualitas pelayanan publik secara umum untuk setiap K/L, Pemprov, Pemkab atau Kota, dan Unit Kerja ZI melalui indeks kualitas pelayanan. Membandingkan kualitas pelayanan publik di setiap K/L, Pemprov, Pemkab/Kot, dan Unit Kerja ZI terhadap terhadap kondisi rata-rata seluruh K/L, Pemprov, Pemkab/Kota, dan Unit Kerja ZI”, ujarnya saat dikonfirmasi, Sabtu (7/9/2019).

Selain itu, juga untuk memberikan gambaran perilaku korupsi secara umum untuk setiap K/L, Pemprov, Pemkab/Kota, dan Unit Kerja ZI melalui indeks persepsi anti korupsi. Dan menyusun rekomendasi untuk perbaikan kualitas pelayanan publik setiap K/L, Pemprov, Pemkab/Kota, dan Unit Kerja ZI.

“Kalau untuk landasannya kita mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, jelasnya.

Tak hanya itu, lanjut dia, landasan lainnya ialah Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik.

“Terkait instansi yang telah kami survei hingga saat ini yaitu, Polres Pati, Pengadilan Negeri Kelas 1.A Pati, Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Mental Margo Laras (Kementrian Sosial), RSUD Soewondo Pati, Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Pati serta Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pati”, paparnya. (Er)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *