BPD Hanya Punya Kewenangan Bentuk Panitia Pilkades

oleh -222 views

Seputarmuria.com, PATI – Pada 21 Desember 2019 mendatang, 122 desa di Kabupaten Pati akan menggelar Pilkades serentak.

Adapun terhitung sejak Kamis, (3/10/2019) lalu, tahapan Pilkades telah memasuki proses pembentukan panitia.

Ketika dimintai keterangan, Sabtu (5/10/2019), Kasubbag Bina Pemdes pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Pati Indah Pebriana mengatakan, tanggal 10 Oktober 2019, panitia Pilkades di masing-masing desa sudah harus terbentuk.

“Yang membentuk panitia Pilkades ialah Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Ketentuannya ada di dalam Perbup,” ujar Indah.

Perbup yang ia maksud ialah Perbup Pati Nomor 52 Tahun 2019 tentang peraturan pelaksanaan Perda 11/2014 tentang Kepala Desa.

Ia menerangkan hal-hal terkait pembentukan panitia yang diatur dalam Perbup tersebut antara lain ialah mengenai jumlah anggota.

“Untuk desa dengan jumlah penduduk sampai dengan 1.000 orang, jumlah panitianya maksimal 20 orang. Jumlah penduduk 1.001 sampai 2.000, jumlah panitia maksimal 30 orang. Kalau penduduknya berjumlah 2.001 ke atas, jumlah panitia 40 orang,” paparnya.

Indah menyebut, dari jumlah tersebut, sudah termasuk Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) di masing-masing RT-RW.

Sebagaimana telah diatur di Perbup, dalam membentuk panitia Pilkades, BPD harus memperhatikan terpenuhinya tiga unsur masyarakat dalam kepanitiaan, yakni perangkat desa, lembaga kemasyarakatan desa, dan tokoh masyarakat.

“Ketiga unsur tersebut harus terpenuhi. Namun mengenai proporsi masing-masing unsurnya tidak diatur dalam Perbup. Yang penting ketiganya terpenuhi,” ucap Indah.

Indah menegaskan, meski berkewenangan membentuk panitia Pilkades, anggota BPD tidak diperkenankan menjadi panitia Pilkades.

Usai panitia dan seksi-seksinya terbentuk melalui mekanisme di BPD, lanjut Indah, panitia diharuskan untuk segera menyusun tiga hal, yakni jadwal, tata tertib, dan rencana anggaran Pilkades.

“Untuk jadwal, meskipun Kabupaten sudah menentukan acuannya, yang menetapkan adalah panitia desa. Kemudian, penyusunan tata tertib pemilihan kepala desa harus disesuaikan dengan Perbup baru,” jelasnya. (Er)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *