Beredar Kabar di WA, Percetakan di Rembang Minta Proyek Jelang Pilkades Serentak

oleh -347 views

Seputarmuria.com, REMBANG – Jelang Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak yang bakal digelar di 237 desa di Rembang pada 6 November 2019 mendatang mendapatkan kabar keluh kesah yang viral di media sosial berupa pesan singkat melalui WhatSapp di beberapa kalangan, Rabu (21/8) kemarin. 

Kabar itu mengatasnamakan Ketua Asosiasi Pengusaha Percetakan (APP) Rembang Mujib. Adapun pesan singkat yang mirip dengan surat terbuka ialah sebagai berikut : 

“Mohon ijin Bapak, njenengan selaku yang di tuakan di Rembang, mohon ijin mohon arahan.

Bahwa anggaran Rembang sebaiknya di larikan untuk warga Rembang, Cetak mencetak sebaiknya di CETAK kan di rembang, termasuk cetak surat suara PILKADES, supaya baik secara langsung maupun tidak langsung bisa mensejahterakan warga Rembang, kalau pencetakan dikoordinir oleh TAPEM itu sangatlah baik karena SOP bisa terawasi, selain sebagi bukti bahwa pemerintah ikut  andil berpatisipasi jalannya proses demokrasi.

NAMUN kalau pencetakan dan pengadaan barang di arahkan (dipaksakan) di kerjakan pada vendor di luar Rembang, kami khawatir akan timbul Gejolak yang besar dari masyarakat,  insya allah Kota rembang sudah mampu,.. 

mohon masukan bapak, .. nyuwun ngapunten ..

Mujib

Ketua APP (asosiasi pengusaha percetakan) Rembang.

Hanya saja, pesan itu tidak begitu jelas ditujukan kepada siapa. Namun pesan singkat itu diindikasikan supaya pihak pemerintah Kabupaten Rembang yakni Tata Pemerintahan dapat memperhatikan para pengusaha percetakan yang ada di kota garam.

Selain itu, adanya surat terbuka yang viral melalui whatsapp di kalangan terentu itu lantaran beberapa hari lalu yakni Rabu (21/8) ada pengusaha atau rekanan percetakan dari Purwodadi -Grobogan yang hadir dalam bimbingan tekhnis panitia pilkades di lantai IV Kantor Bupati Rembang. 

Saat dikonfirmasi mengenai hal itu, Kabag Tata Pemerintahan Nur Purnomo Mukdiwidodo mengatakan jika mengenai tekhnis pelaksanaan Pilkades sudah menjadi kewenangan panitia di tingkat desa.

“Terkait dengan pilkdes serantak ini yang jelas panitia pelaksana di tingkat desa punya kewenangan. Panitia mendapat kebutuhan dari APBD lewat APBDes. Di sana untuk honor, surat suara dan lainnya,”bebernya.

Kemudian ia juga menyinggung adanya rekanan percetakan yang hadir di saat ada bimbingan tekhnis (Bintek) panitia pilkades di lantai IV pada Rabu (21/8) kemarin. Sehingga pihaknya juga tak bisa serta merta menolaknya.

“Jika kemarin Rabu (21/8) ada bintek soal panitia pilkades tingkat desa dan ada rekanan yang masuk (hadir) tentunya kita tak bisa nolak. Kita juga tak langsung mewajibkan untuk itu (sepakat di rekanan tersebut, red),”kata Purwadi.

Di sisi lain, pihak Tapem juga menjabarkan jika nantinya untuk surat suara Pilkades serentak terdapat foto warna dan nomor calon. 

Hal itu berbeda dengan Pilkades yang sudah berlalu. Jika sebelumnya, khusus di Jawa Tengah, surat suara hanya bergambar hasil panen berupa Padi, Ketela, Jagung dan lainnya sesuai gambar yang dipilih calon kades sebelum pemungutan suara dilakukan. 

“Dulunya di Jateng memang gambar di surat suara yang bakal dicoblos pemilih ada Padi, ketela dan jagung dan lainnya. Namun untuk saat ini ada UU No 6 Tahun 2014 tentang desa, lalu ada Permendagri terkait pemilihan kepala desa, lalu brack down lagi, lalu ada Perda No 9 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan pemerintahan desa. Khusus untuk Pilkades sendiri kita ada 3 Perbup. Yakni Nomor 35 Tahun 2016, Nomor 33 Tahun 2017 dan Nomor 24 Tahun 2019 ditambah dengan juknis operasional. Sehingga memang di situ nantinya harus pakai foto calon yang berwarn dan nomor calon,”rincinya. 

Tak hanya itu, Purwadi juga menjelaskan jika kriteria untuk surat suara pilkades serentak ini tak serta merta dipasrahapkan penuh kepada panitia yang ada di desa. Namun untuk bentuk, ukuran dan lainnya sudah ada ketentuannya dari pihak Pemkab Rembang.

“Terkait surat suara, apalagi di pilkades ini tentu ada standartnya berwarna, ada semacam chip (keamanan), undangan maupun surat suara. Dan itu sudah ada di ketentuan Peraturan Bupati. Ketentuan surat suara. Ada contohnya sendiri,”ucap dia. 

Selain itu, untuk terlaksananya pilkades serentak tersebut, pemerintah tengah mengalokasikan anggaran dengan total sebesar kurang lebih Rp. 9.3 miliar. 

“Panitia di 237 desa yang bakal Pilkades Rp. 7.768.000.000, panitia di 14 kecamatan Rp. 355.000.000, panitia kabupaten dan sekretariat Rp. 50.000.000, pengamanan polres Rp. 750.000.000, pengamanan Kodim Rp. 300.000.000, Satpol PP Rp. 50.000.000,”ungkapnya. 

Kasubag Pemerintahan Desa Gunari menambahkan rekanan percetakan asal Purwodadi saat hadir dalam bintek panitia pilkades pada Rabu (21/8) di lantai IV gedung kantor bupati memang ada.

Hanya saja, pihak Tapem tak serta merta memberikan jawaban terkait kerjasama pembuatan surat suara pilkades. Mengingat hal itu kewenangannya berada di panitia tingkat desa. Bukan di bagian Tapem Rembang.

“Kemrian yang di lantai IV, ini kan yang datang dari percetakan Purwodadi. Dan sampai saat ini pun belum datang ke kita. Mereka datang (rekanan, red) Pas kebetulan bareng itu (bintek). Kita kembalikan kepada panitia desa. Ndak mungkin dilelang pembuatan surat suara itu. Sebab setiap desa DPTnya juga beda-beda. Bahkan desa yang  DPTnya di bawah seribu pemilih pun banyak. Sehingga tak melelangnya. Selain itu pembayarannya juga di panitia pilkades masing-masing,”pungkasnya. 

Sampai berita ini diturunkan, pihak media masih menelusuri Ketua Asosiasi Pengusaha Percetakan (APP) Rembang Mujib. (Ed)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *