Bawaslu Ajak Jurnalis PWI Pati dan IJTI Turut Berpartisipasi Lakukan Pengawasan Konten Kampanye di Internet

oleh -92 views

Seputarmuria.com, PATI – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pati mengajak insan media untuk turut berpartisipasi dalam pengawasan partisipatif terhadap konten kampanye di internet.

Hal tersebut disampaikan Ketua Bawaslu Pati Supriyanto dalam kegiatan Rapat Gugus Tugas Pengawasan Konten Internet bersama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Pati dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Korda Muria Raya, Kamis (7/12/2023) di Resto Winong 57 Pati ini,

Pada kesempatan itu, Bawaslu menghadirkan dua narasumber, yakni Sekretaris PWI Jawa Tengah Setiawan Hendra Kelana dan perwakilan IJTI Muria Raya Heri Purwaka.

“Hasil kegiatan yang diharapkan, kami ingin menambah mitra kerja dalam pengawasan partisipatif. Khususnya dalam pengawasan konten internet ketika masa kampanye sedang berjalan,” papar Supriyanto.

Menurutnya, ada banyak hal yang perlu diawasi dan bersinggungan langsung dengan teman-teman yang akrab dengan medsos. Selain itu, pihaknya ingin membangun sinergi dengan insan media Pati. Tidak hanya terbatas dalam output kegiatan ini melainkan memperluas cakupan diskusi.

“Insan media bisa melaporkan jika dalam masa kampanye yang mulai berlangsung 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024 mendapati ada konten internet dari, peserta Pemilu, tim pelaksana, maupun tim kampanye yang melanggar UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum”, tegasnya.

Serta Peraturan KPU nomor 15 2023 dan perubahannya, yakni peraturan KPU nomor 20 tahun 2023 yang mengatur kampanye.

“Metode yang boleh dilaksanakan dalam kampanye sudah diatur. Antara lain pertemuan terbatas, pertemuan terbuka, kampanye medsos, iklan di media massa, rapat umum, penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga kampanye di tempat umum, debat paslon. Itu kegiatan kampanye yang diperkenankan,” ucap dia.

Dari sekian banyak metode itu, kata Supriyanto, ada hal yang harus dipatuhi peserta dan tim kampanye. Seperti, metode tatap muka, penyebaran bahan kampanye dan alat peraga kampanye, serta kampanye medsos, boleh dilakukan selama 75 hari.

“Tapi kalau bicara iklan di media massa, yang bersinggungan dengan peran insan media, ada batasan waktu. Hanya boleh dilakukan 21 hari sebelum masa tenang atau 21 Januari sampai 10 Februari 2024,” jelas dia.

Sementara, Sekretaris PWI Jateng Setiawan Hendra Kelana yang membawakan materi bertajuk “Konten Santun dan Pemilu Damai” mengajak awak media ikut melakukan pengawasan partisipatif, setidaknya di komunitas masing-masing.

“Kita ingin Pemilu berlangsung bebas, rahasia, jujur, dan adil. Saat ini, meski kita berada di media arusutama dan berbadan hukum, kita juga menggunakan medsos sebagai kepanjangan tangan untuk menjangkau audiens. Maka setidaknya kita mengawasi tempat kita sendiri dulu. Taati ketentuan waktu kampanye di media massa. Harus dipahami bersama,” jelasnya.

Ia pun menyampaikan sejumlah peran pers dalam Pemilu. Antara lain pers harus netral dan memiliki peran untuk mewujudkan pemilu yang damai.

Tak lupa bahwa pers sebagai penjernih informasi hoaks atau konten-konten berbau SARA yang banyak menyebar di dunia maya.

Ia menambahkan, pers berwajah santun dengan menampilkan konten-konten yang santun dan mendidik masyarakat untuk menyongsong Pemilu 2024 dengan kegembiraan layaknya sebuah Pesta Demokrasi.

“Wartawan juga dihadapkan bisa menjalankan fungsinya dengan tetap berdasar pada UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Terlebih, kesantunan akan memersuasi publik untuk memercayai bahwa politik adalah keniscayaan jalan yang representatif untuk meraih kemaslahatan bersama. (Er)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *