Banyak Keluhan dari Warga, Pipanisasi Migas Randugunting Disetop

oleh -60 views

Seputarmuria.com, REMBANG – Aktivitas pemasangan pipanisasi di wilayah proyek migas Randugunting II di Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang disetop. 

Penyetopan itu lantaran banyak keluhan bahkan protes dari warga Ring 1 yang ada di sejumlah desa yang ada di sekitaran proyek.

Dalam penyetopannya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Rembang mengeluarkan rekomendasi agar seluruh aktivitas tersebut dihentikan.

Ridwan selaku ketua DPRD Rembang mengatakan, penyetopan seluruh aktivitas yang berkaitan dengan proyek pemasangan pipa gas Randugunting II berlaku sejak hari ini, Kamis (12/12/2019). 

Kemudian, ia juga mengutarakan jika penyetopan itu akan dicabut setelah adanya kejelasan dari pihak yang bersangkutan.

“Untuk melindungi kekhawatiran rakyat ini maka kami rekomendasikan agar semua kegiatan disana yang meresahkan rakyat ini disetop, utamanya yang pipa. Diluar itu secara prinsip dasar semuanya welcome. Penyetopan sampai mereka ini memberikan kejelasan,” kata Ridwan.

Politisi dari PDI P itu menilai, rekomendasi penyetopan sendiri muncul karena protes dari warga yang resah tentang adanya aktivitas pemasangan pipa namun tidak didahului dengan sosialisasi terlebih dahulu.

Ada sebanyak 4 perusahaan yang bertanggung jawab atas kondisi tersebut, yakni PT Pertamina Hulu Energi (PHE), PT Rembang Migas Energi (RME), PT BAG dan PT SE.

“Hari ini, alat berat sudah datang untuk memasang pipa, tanpa ada sosialisasi tanpa ada pemberitahuan dan lain-lain. Cukup meresahkan bagi rakyat lokal, di Jatihadi, Krikilan dan Kedungtulup. Yang jelas ada 4 perusahaan yang bertanggung jawab soal itu, PHE, RME, BAG dan SE. Dari perusahaan itupun kita undang sampai siang ini (rapat hampir selesai) belum datang,” imbuhnya.

Ridwan pun menyebut proyek pemasangan pipa Migas Randugunting, saat ini hendak menggunakan tanah pribadi warga yang lokasinya dilintasi. Sedangkan pembebasan lahan sendiri sejatinya belum seutuhnya rampung dilakukan sehingga masih ada kemungkinan untuk dibatalkan atau ditunda.

“Jadi mereka pakai tanah pribadi milik warga. Pembebasannya dengan cara dibayar, tapi sejauh ini masih sebatas DP, sehingga sangat memungkinkan untuk dibatalkan atau ditunda,” jelasnya. (Ed)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *