Seputarmuria.com, PATI – Setelah hari sebelumnya sidak di beberapa sekolah, Bupati Pati Haryanto, Kamis (16/7/2020) melakukan rapat virtual bersama Kepala Disdikbud serta Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda.
Rapat tersebut membahas tentang Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) secara daring bagi siswa – siswi tahun ajaran baru.
Meski hasil sidak menunjukkan bahwa sekolah-sekolah tersebut sudah melaksanakan MPLS secara daring namun Bupati merasa perlu untuk tetap menyelenggarakan rapat ini, lantaran kasus yang terkonfirmasi positif Covid-19 masih meningkat.
“Rapat ini juga sebagai penegasan bahwa dalam proses pembelajaran di masa new normal, yang paling penting adalah menyelamatkan anak didik kita dan juga para Bapak/Ibu Guru”, ujarnya.
Sehingga, imbuh Bupati, prinsip pertama yang menjadi pedoman adalah keamanan dalam pembelajaran.
“Dan itu bisa terwujud jika metode belajar mengajarnya dilakukan secara daring sehingga bisa mentaati protokol kesehatan”, tegasnya.
Kedua, pembelajarannya harus efektif, produktif dan inovatif. “Sebisa mungkin waktu pembelajarannya dapat dipersingkat dan jangan sampai membebani anak-anak kita”, imbaunya.
Yang terpenting, menurut Bupati adalah para guru tahu sampai sejauh mana kemampuan anak didiknya.
“Insya Allah pembelajaran secara daring ini adalah metode yang paling baik di masa pandemi Covid-19, sebab alhamdulillah selama ini saya belum mendapatkan temuan siswa maupun guru yang terpapar Corona. Hal ini tentu karena pertemuan tatap muka guru dan murid telah di minimalisir sejak awal”, jelasnya.
Haryanto menyebut siswa pada dasarnya saat disapa lewat virtual, sudah begitu senang sekali. “Mereka sudah merasa diperhatikan jadi tidak perlu tatap muka, namun kalau nanti kurva Covid-19 di Pati sudah melandai, kebijakan-kebijakan ini, tentu kita akan kami evaluasi kembali”, jelas Bupati.
Dalam Perbup Pedoman Menuju Tatanan New Normal, Bupati pun menyiapkan sanksi bagi para pelanggar aturan menuju new normal.
“Kemudian saya juga memberikan izin kepada Kepala Kemenag khususnya di madrasah negeri maupun swasta. Namun dengan adanya kejadian-kejadian atau cluster baru di daerah lain maka Pemkab Pati hanya mengeluarkan tujuh ijin pemulangan santri ke pondok pesantren”, paparnya.
Bagi Bupati, hal tersebut bukan sebuah harga mati karena nantinya dalam perkembangan akan tetap evaluasi.
Bupati meyakini, agar mata rantai Covid-19 terputus maka perlu adanya kebersamaan dalam mentaati peraturan.
“Termasuk tidak diperbolehkannya pembelajaran secara tatap muka, apalagi untuk PAUD, TK dan SD, itu harus ditaati semua”, pungkasnya. (Er)
