Antisipasi Kerawanan dan Pelanggaran, Imigrasi Bentuk Timpora

oleh -253 views

Seputarmuria.com, PATI – Tercatat ada belasan pelanggaran administrasi keimigrasian terjadi di wilayah Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pati. Terbanyak dilakukan oleh warga asing di Jepara. Dengan adanya pelanggaran tersebut, kantor Imigrasi Pati membentuk tim pengawasan orang asing (Timpora) hingga tingkat kecamatan di wilayah Pati, Rembang, Blora, dan Jepara.

Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Jawa Tengah Tarsono menjelaskan, Timpora terdiri dari unsur pemerintah, kepolisian, TNI, dan lembaga terkait. Pembentukan Timpora tingkat kecamatan untuk meningkatkan kerjasama dan diskusi mendalam terkait mekanisme pengawasan orang asing di wilayahnya masing-masing.

“Agar lebih efektif dan efisien. Terpenting, tidak mengganggu orang asing di daerah itu. Timpora yang dibentuk hingga tingkat kecamatan tersebut untuk memantau keberadaan warga asing hingga titik RT/RW. Keberadaan mereka benar-benar bermanfaat untuk sekitar dan menghindari efek negatif,” jelasnya didampingi Kanim Imigrasi Kelas II Non TPI Pati Surjono.

Untuk diketahui, ada sebanyak 4.948 orang asing di seluruh daerah Jawa Tengah. Sedangkan yang melakukan pelanggaran keimigrasian ada 85 orang. Sementara itu di wilayah Imigrasi Pati ada 486 orang asing di Pati, Rembang, Blora, dan Jepara. Yang melakukan pelanggaran keimigrasian ada 14 orang.

Untuk kerawanan di Pati sendiri, lanjut dia, tidak ada. Pelanggaran hanya administrasi sebanyak 11 orang dan tidak sampai pro justitia. Kami bekerjasama dengan pihak terkait. Sedangkan sebanyak 14 pelanggaran pro justitia se – Jawa Tengah, 13 diantaranya dari imigrasi Semarang.

“Jika ada orang asing melanggar pidana silahkan polisi masuk tapi untuk tindakan keimigrasian yang menyelesaikan Imigrasi. Jika melanggar perda bisa ditangani Satpol PP namun keimigrasian kami yang menangani, masing-masing melakukan tindakan sesuai tupoksinya,” imbuhnya.

Sementara itu Bupati Pati Haryanto merasa senang dengan pembentukan Timpora. Sebab, itu membantu Pemkab Pati dalam melakukan pengawasan orang asing.

“Meskipun sebelumnya pemkab telah menerapkan kebijakan jika ada orang dicurigai baik orang asing atau tidak asing tetap terpantau bisa dilaprokan”, ujarnya.

Bupati meyakini, mendeteksi dini lebih baik untuk menghindari indikasi terorisme dan memecah belah NKRI.

“Terlebih ini kami sudah membuka selebar-lebarnya investor masuk Pati. Tahun ini sudah ada dua perusahaan asing MoU dengan pemkab. Karena milik orang asing, tentunya mau tidak mau juga melibatkan sebagian tenaga asing. Kalau dibentuk Timpora bisa bermanfaat untuk mencegah sesuatu yang tidak diinginkan,” pungkasnya. (Er)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *